REKOMENDASI RAPAT KERJA NASIONAL VI GERAKAN PEMBUMIAN PANCASILA

Surabaya, 10 November 2024, Rapat Kerja Nasional ke VI Gerakan Pembumian Pancasila yang dilaksanakan di Surabaya dan diikuti oleh DPP GPP, perwakilan DPD dan DPC Gerakan Pembumian Pancasila seluruh Indonesia yang berlangsung tanggal 9-10 November 2024 menghasilkan beberapa keputusan berupa rekomendasi, berikut hasilnya:

REKOMENDASI RAPAT KERJA NASIONAL VI GERAKAN PEMBUMIAN PANCASILA
Nomor : IV/TAP/RAKERNAS-VI/XI/2024
Sesuai tema Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) VI Tahun 2024: “Penguatan Massa Aksi (Machtvorming) dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Bangsa Memahami Urgensi Kepemimpinan Pancasila sebagai Prasyarat Utama Kepemimpinan Bangsa dan Negara dalam Mendukung dan Mewujudkan Cita-cita Revolusi Nasional” dan Sub Tema Rakernas VI Gerakan Pembumian Pancasila 2024 adalah “Bangkitkan Keyakinan dan Kesadaran Ideologis dalam Mewujudkan Program Kerja Gerakan Pembumian Pancasila Tahun 2025 Berbasis Konstruk Kepemimpinan Pancasila sebagai Stimulus Mengatasi Krisis Ideologi Pasca Suksesi Kepemimpinan Nasional”, Gerakan Pembumian Pancasila telah membahas mengenai tantangan internal organisasi, dan kompleksitas permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

Dalam ranah kebangsaan dan kenegaraan, berbagai tantangan mulai dari pelaksanaan PILPRES 2024, dinamika (krisis) ekonomi global, disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan spiritualitas bangsa, hingga merosotnya kesadaran akan pentingnya konstruk Kepemimpinan Pancasila dalam Kepemimpinan Nasional merupakan fenomena bahkan tampaknya sudah menjadi masalah yang mendesak dan penting mendapatkan solusi adaptif.

Adanya bahaya laten paham radikalisme-fundamentalisme transnasional danneoliberalisme/ neokolonialisme-imperialisme, feodalisme, korupsi, terorisme, penyalahgunaan narkoba. dan keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila menjadi etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa (adat istiadat), ancaman disintegrasi bangsa, dan melemahnya kemandirian bangsa.

Dengan perkataan lain tampaknya persis seperti yang berkali-kali diingatkan Sukarno, Penggali Pancasila kepada KITA semua bahwa TRISAKTI (berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan) harus menjadi pedoman utama dalam mewujudkan amanat penderitaan rakyat demi tercapainya cita-cita revolusi nasional.

Gerakan Pembumian Pancasila sungguh menyadari bahwa soliditas dan peningkatan kualitas pimpinan dan kader organisasi merupakan hal substantif dan penting diprioritaskan dalam menghadapi berbagai tantangan dimaksud. Gerakan Pembumian Pancasila harus ikut ambil bagian dalam mewujudkan kerangka revolusi Indonesia yang dicita-citakan oleh BAPAK BANGSA, demi membangun Sosialisme Indonesia dan Tata Dunia Baru. Untuk itu RAKERNAS VI Gerakan Pembumian Pancasila menetapkan rekomendasi berikut:

I. REKOMENDASI INTERNAL

1. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kerja Nasional DPP Gerakan Pembumian Pancasila Tahun 2024. Berbagai Program Kerja Nasional Tahun 2024 yang berhasil dengan baik akan dilanjutkan dalam Program Kerja Nasional Tahun 2025. Sedangkan Program Kerja Nasional Tahun 2024 yang belum terlaksana atau pun terselesaikan akan dilanjutkan pelaksanaannya dan diselesaikan dalam Program Kerja Nasional Tahun 2025.

2. Menerima Program Kerja Nasional Tahun 2025 yang telah diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila dan telah dibahas dalam RAKERNAS VI. Pelaksanaan program kerja terbuka untuk kemungkinan penyesuaian dan penyempurnaan, sesuai dengan perkembangan keadaan atau tantangan yang ada. Pelaksanaan Program Kerja Nasional Tahun 2025 akan melibatkan seluruh unsur yang ada di dalam Gerakan Pembumian Pancasila, mulai dari pusat hingga daerah dan juga berbagai pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah, TNI/POLRI, Pemerhati Pancasila, Organisasi Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan-Pemuda (OKP), Komunitas Masyarakat Adat-Budaya, dan berbagai unsur masyarakat lainnya yang memiliki dedikasi dan komitmen terhadap pembumian Pancasila.

3. Menerima Draft Program Kerja Unggulan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pembumian Pancasila (DPD GPP) se Indonesia. Program kerja unggulan itu akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan menjadi prioritas dari masing-masing DPD. Pelaksanaan program kerja unggulan disesuaikan dengan kondisi dan tantangan yang ada di setiap DPD. Selanjutnya, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila menghimbau DPD GPP se-Indonesia segera dapat menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) di wilayah kerja organisasi masing-masing, secepat-cepatnya pada 30 Desember 2024 dan selambat-lambatnya 31 Maret 2025.

4. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila berkomitmen untuk melakukan konsolidasi terhadap 26 DPD dan membentuk 12 DPD baru pada tahun 2025. Bersamaan dengan itu, pada tahun 2025 seluruh DPD yang ada diproyeksikan untuk membentuk 300 DPC atau lebih 50% dari total keseluruhan DPC yang akan dibentuk di seluruh Indonesia, serta DPAC di DPC yang telah terbentuk secara definitif.

5. Kongres I Gerakan Pembumian Pancasila diputuskan akan diadakan di Jakarta pada bulan November 2025 dengan diawali Rapat Kerja Nasional VII Gerakan Pembumian Pancasila.

II.REKOMENDASI EKSTERNAL

1. Konstruk Kepemimpinan Pancasila berbasis riset dengan menetapkan 5 (lima) aspek perlu dikembangkan dalam indikator indikator yang lebih spesifik. Adapun kelima aspek kepemimpinan Pancasila adalah sebagai berikut:
a. Aspek 1 : Berdedikasi membangun rezim pembumi Pancasila)
b. Aspek 2 : Berdedikasi meneruskan legacy (ajaran dan pemikiran) ‘Bapak Bangsa’
c. Aspek 3 : Berkomitmen kuat menginisiasi dan/atau memperjuangkan Lahirnya UU tentang Soekarno sebagai Bapak Bangsa
d. Aspek 4 : Berkomitmen kuat menginisiasi dan/atau memperjuangkan Lahirnya UU tentang Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 untuk memperkuat Keputusan Presiden RI No. 24 Tahun 2016
e. Aspek 5 (Berkomitmen kuat membangun bangsa dan negara Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan sebagai pedoman utama mewujudkan amanat penderitaan rakyat).

2. DPP GPP membentuk tim pengembangan konstruk TRISAKTI dengan cara menyusun indeks TRISAKTI, yaitu:
a. Berdaulat di bidang politik
b. Berdikari di bidang ekonomi, dan c. Berkepribadian di bidang kebudayaan

3. Mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menerbitkan TAP MPR atau mendesak Presiden sebagai Kepala Negara untuk membentuk dan menginisiasi terbitnya UU atau menerbitkan PERPPU tentang Dewan Ideologi Nasional (DIN) yang berfungsi strategis mendukung penuh Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dalam menetapkan Haluan Negara dan mengawal program pembumian Pancasila berjalan dengan baik dan benar, mulai dari pimpinan tertinggi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, hingga ke pemimpin masyarakat di tingkat basis.

Keteladanan revolusioner yang dimulai dari para pemimpin nasional menjadi dasar utama pembangunan masyarakat bangsa dan negara yang lebih beradab dan bermartabat dengan ruh dan spiritualitas Pancasila. Selama ini program pemerintah dijalankan ‘tanpa ada haluan yang jelas’ dalam membawa bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita revolusi nasional. Sesungguhnya dan seyogyanya haluan negara menjadi panduan bagi penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama secara progresif-revolusioner berhasil membumihanguskan segala bentuk dan manifestasi deideologisasi Pancasila (feodalisme, radikalisme-fundamentalisme transnasional, dan neoliberalisme/neokolonialisme-imperialisme/kapitalisme) yang masih terus berupaya secara terstuktur, sistematis, dan masiv (TSM) melakukan penetrasi dan infiltrasi ideologi yang sungguh-sungguh bertentangan dengan Pancasila.

4. Mendukung Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menerbitkan TAP MPR atau mendesak Presiden sebagai Kepala Negara untuk membentuk dan menginisiasi terbitnya UU tentang Hari Lahir Pancasila. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila meyakini sepenuhnya bahwa Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 merupakan tonggak penting dari formulasi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan spiritualitas bangsa. Pancasila 1 Juni menjadi ruh dari Piagam Jakarta, sedangkan Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Pembukaan adalah jiwa dari Undang-Undang Dasar 1945, dan UUD 1945 sebagai konstitusi merupakan sumber dari seluruh perundang-undangan dan peraturan yang ada di Republik Indonesia.

5. Mendorong Presiden sebagai Kepala Negara untuk mencabut hak kewarganegaraan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyatakan bahwa Pancasila bukan ideologi bangsa dan negara. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila menyadari dan meyakini sepenuh-penuhnya bahwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 memiliki dasar yang kuat (raison d’etre) untuk diproklamirkan, yaitu PANCASILA. Kandungan Pancasila sebagai ideologi, baik secara implisit maupun eksplisit terungkap dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila menekankan kembali bahwa hal yang terpenting dalam suatu Negara adalah bukan pertama-tama siapa pemimpinnya, melainkan apa yang menjadi philosophische grondslag atau weltanschauung bangsa Indonesia. Pancasila itu tidak pernah memihak kepada agama/kepercayaan/suku bangsa tertentu, tetapi juga tidak bertentangan dengan salah satunya, Pancasila sebagai ideologi negara adalah magnet pemersatu dan dasar mewujudkan cita-cita revolusi nasional: masyarakat Sosialisme Indonesia tanpa penindasan manusia atas manusia, tanpa penindasan bangsa atas bangsa.

Surabaya, 10 November 2024

SALAM PANCASILA!!!

Ketua Umum DPP GPP
Dr.Antonius D.R.Manurung,M.Si

Sekjen DPP GPP
Dr.Bondan Kanumoyoso,M.Hum